• Home
  • Under Cover
  • Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut
Bank Sumut

Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Sabtu, 19 Nov 2016 18:19
Dibaca: 1.280 kali
istimewa
Kantor DPRD Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Dugaan suap proyek senilai Rp 70 miliar kepada Komisi D DPRD Sumut, dari Dinas Binamarga Sumut, sepertinya benar terjadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembatalan lima paket proyek memperkuat dugaan tersebut.

Hasil Investigasi diperoleh dinamikarakyat.com, Sabtu (19/11/2016) memperkuat dugaan RDP gabungan Komisi D dan C dengan Dinas Binamarga Sumut, Senin (14/11/2016) lalu, untuk menyelamatkan dugaan suap proyek Rp 70 miliar.

Pemanggilan Komisi D terhadap Dinas Binamarga Sumut dinilai tidak logis. Alasannya, pemabatalan lima paket proyek dilakukan karena proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012.

Kelima paket proyek tersebut yakni pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Sigambal, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 6,78 miliar.


Pemeliharaan berkala jalan jalan provinsi jurusan Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 6,37 miliar.

Kemudian, pemeliharaan jalan berkala jalan provinsi jurusan Jembatan Merah hingga Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 8,21 miliar.

Pemeliharaan berkala Jalan provinsi jurusan Sorkam Kiri, Sigambo-gambo dan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp 8,89 miliar.

Terakhir, pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Muarasoma hingga Simpang Gambir di Kabupaten mandailing Natal senilai Rp 7,14 miliar.

Dan rencananya, Komisi D, Senin (21/11/2016) depan, bersama dengan Komisi C akan kembali memanggil Dinas Binamarga Sumut, dalam RDP gabungan dengan agenda pembahasan yang sama yaitu pembatalan lima paket proyek yang melanggar Perpres No. 70 tahun 2012.

Entah apa maksud dan tujuan RDP itu. Padahal tugas dan fungsi wakil rakyat terhormat ini adalah  mengawasi dan bukan mengurusi masalah teknis. Ada dugaan kelima paket proyek yang dibatalkan tersebut milik Komisi D yang dijual kepada pengusaha kontraktor.

Tidak itu saja, dugaan suap semakin terasa jelas ketika diketahui kelima paket proyek yang dibatalkan milik seorang pengusaha bernama Panasunan Siregar yang menggunakan PT. Erika Mila Bersama.

Selain lima paket proyek bermasalah, Panusunan Siregar juga diketahui memiliki 12 paket proyek  
senilai Rp 91.290.701.761 yang tersebar di sejumlah daerah yang diduga didapatnya dari Kepala Dinas Binamarga Sumut Efendi Pohon (sudah mutasi).


Koar-koar Anggota Komisi D dengan Dinas Binamarga Sumut ini mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif LIPPSu Azhari AM Sinik. Azhari menduga Anggota Komisi D DPRD Sumut sudah menerima uang suap fee proyek dari pengusaha kontraktor sehingga "memaksa" Dinas Bianamarga tidak membatalkan kelima paket proyek tersebut.

"Buat malu komisi D itu, bukan tugas mereka soal teknis, mereka itu tugasnya mengawasi. Selesai pekerjaan baru mereka boleh berkoar. Ini proyek dibatalkan karena bermasalah dengan Perpres 70, berarti mereka mendukung pelanggaran hukum terjadi," ungkapnya.

Azhari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika Anggota Komisi D terkait penolakan merekat terhadap lima paket proyek bermasalah yang dibatalkan oleh Dinas Binamarga Sumut.

"Kita minta KPK memeriksa semua Anggota Komisi D dan semua pimpinan fraksi. Kental sekali tekanan politik dari mereka dalam masalah itu (lima proyek yang dibatalkan). Terutama, KPK harus memeriksa sekretaris Komisi D Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem," tegasnya. (art/drc)

T#g:korupsikpklippsusuap
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jan 2017 15:45

    Terungkap Gara-gara Pembagian Tak Merata

    Kasus dugaan suap ini terungkap gara-gara pembagian uang suap tak merata diterima oleh masing-masing anggota pansus. Ada yang Rp 12,5 juta dan adapula yang Rp 5 juta.

  • Selasa, 24 Jan 2017 14:58

    Istri Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Tanam Cabai di Pekarangan Rumah

    Menteri Pertanian mencanangkan gerakan penanaman 50 juta tanam cabai di seluruh Indonesia yang melibatkan Tim Penggerak PKK Pusat dan daerah melalui pemanfaatan pekarangan rumah, sekolah, kantor dan gedung-gedung lainnya.

  • Selasa, 24 Jan 2017 00:18

    Kejati Sumut Tunggu Berkas Tersangka TKBM Lainnya dari Kejagung

    Alasannya masih menunggu pelimpahan berkas dan tersangka lainnya dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, agar pelimpahan dilakukan bersamaan ke PN Medan.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:51

    Terungkap di Persidangan, Politikus PDI Perjuangan Terbanyak Terima Uang Suap

    Dalam persidangan ini terungkap Budiman P Nadapdap paling banyak yang merima uang suap dari bekas Guberur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:27

    Tiga Bekas Pimpinan DPRD Sumut "Kompak" Ngaku Tidak Menerima Uang Ketok

    Mendengar itu para pengunjung sidang terlihat tertawa. Permintaan itu direspon oleh majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir