• Home
  • Under Cover
  • Nelayan Resah Minta Proyek Titi Steger Bagan Deli Belawan Diusut
Bank Sumut

Nelayan Resah Minta Proyek Titi Steger Bagan Deli Belawan Diusut

Senin, 29 Agu 2016 23:30
Dibaca: 471 kali
istimewa
Titi Steger, Bagan Deli, Belawan.

DINAMIKARAKYATCOM - Proyek pembangunan Titi Steger di perairan kawasan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mencapai Rp 17 miliar dinilai tak ada manfaatnya bahkan menghambat laju tranfortasi bagi masyarakat pengguna kapal nelayan. Hingga kini proyek tersebut masih menuai masalah dan protes dari warga nelayan.

Proyek pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Dirjen Cipta Karya, itu dikerjakan dengan dua tahap yakni tahap pertama menelan biaya Rp 5,4 miliar dilanjutkan pembangunan tahap kedua Rp 11.509.280.000 yang saat ini masih dalam pengerjaan oleh kontraktor PT. Tisa Lestari dengan konsultan Supervisi PT. Artec Utama.

Sementara di tahun 2014 dalam APBD Medan juga dilaksanakan pekerjaan dengan jenis kegiatan yang sama dan di lokasi yang sama, dan kegiatan tersebut fiktif.

Warga nelayan menyesalkan keberadaan proyek Titi Steger yang berada persis di dekat perkampungan nelayan Bagan Deli. Proyek dinilai tak ada manfaatnya justru membuat nelayan resah karena kapal-kapal nelayan tak leluasa melintas saat pulang pergi melaut.

"Sebenarnya warga nelayan di sini bukannya mau menghambat pembangunan. Tapi seharusnya sebelum pembangunan dilaksanakan alangkah baiknya warga sekitar dilibatkan sosialisasinya sehingga warga tak bertanya-tanya apa gunanya proyek Titi Steger ini, kan lebih baik anggarannya dibuat untuk perbaikan rumah kumuh maupun membantu masyarakat nelayan," cetus Khairuddin Nasution alias Kadin selaku pemuka masyarakat, Senin (29/8/2016).

Hal senada dilontarkan Ismail Abdullah selaku Sektetaris DPC HNSI Kota Medan, didampingi Zulkifli dan Zainuddin sebagai warga setempat saat meninjau lokasi proyek.

Menurut mereka, keberadaan proyek pembangunan Titi Steger yang rencananya akan melingkari rumah warga nelayan pesisir jelas sangat menganggu aktifitas keluar masuk kapal nelayan.

"Makanya, wajar saja kalau warga Bagan Deli umumnya memprotesnya. Apalagi sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada warga, ini jelas proyek akal-akalan saja yang perlu diusut dalam pemakaian anggarannya," ungkapnya.

Zulkifli menambahkan, gara-gara keberadaan Titi Steger, nelayan jadi korban karena sulitnya melintas sehingga banyak tiang kapal nelayan rusak bahkan tak sedikit yang menabrak Titi Steger.

"Bila jeritan warga nelayan di sini tidak disahuti pihak Dinas Tarukim Sumut maupun pihak kontraktor maka aspirasi warga akan disampaikan pada anggota dewan, selaku wakil kami di legislatif," ujarnya.
 
Terpisah, ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak kontraktor disebut-sebut bermarga Tampubolon, ia mengaku masih ada urusan di Jalan Krakatau Medan. (art/drc)

T#g:korupsinelayan
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jan 2017 00:18

    Kejati Sumut Tunggu Berkas Tersangka TKBM Lainnya dari Kejagung

    Alasannya masih menunggu pelimpahan berkas dan tersangka lainnya dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, agar pelimpahan dilakukan bersamaan ke PN Medan.

  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir