• Home
  • Under Cover
  • Kongkalikong Proyek BDB Pemprov Sumut dan APBD Pemkab Asahan Terbongkar
Bank Sumut

Kongkalikong Proyek BDB Pemprov Sumut dan APBD Pemkab Asahan Terbongkar

Rabu, 18 Mei 2016 23:20
Dibaca: 2.232 kali
Net
Ilustrasi.

DINAMIKARAKYATCOM - Pengadilan Negeri (PN) Kisaran menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan yang menyatakan tender lima proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Asahan terbukti kongkalikong.

Tender yang dimenangkan oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, PT Bersaudara Dua Boru, ini terbukti bersekongkol dengan Dinas PU Pemkab Asahan.

"Menolak permohonan keberatan para pemohon keberatan secara keseluruhan. Memerintahkan pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.026.000," kata Dina Hayati Syofyan, Ketua Majelis Hakim, dalam putusannya, kemarin.

Ditolaknya permohonan keberatan perusahaan pemenang tender, maka tetap harus menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh KPPU Medan. Semua perusahaan pemenang tender harus membayar sejumlah denda kepada negara.

Menanggapi putusan PN Kisaran, Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim. Ini akan menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Putusan PN Kisaran ini juga sekaligus menambah daftar putusan KPPU Medan yang dikuatkan pengadilan.

Gopprera mengatakan, sebelumnya, KPPU telah memutuskan PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, PT Bersaudara Dua Boru, telah bersekongkol dengan Dinas PU Pemkab Asahan agar dijadikan sebagai pemenang tender dalam proyek raksasa tersebut.

Menurut Gopprera, perkara berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPPU Medan. Laporan itu terkait dengan proses tender 5 paket pekerjaan di Dinas PU Pemkab Asahan TA 2013. Sumber dana proyek berasal dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Pemprov Sumut dan APBD Pemkab Asahan pada Dinas PU Pemkab Asahan.

Kelima proyek yaitu Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kisaran senilai Rp 8.800.770.000. Kemudian, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut senilai Rp 5.865.300.000. Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat senilai Rp 6.061.530.000.

Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria senilai Rp 7.819.450.000. Dan Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge senilai Rp 9.775.690.000. Total keseluruhan sebesar Rp 38.322.740.000.

Setelah menerima laporan, KPPU pun langsung melakukan penyelidikan dan pemberkasan. Kemudian disidangkan, dimana Chandra Setiawan selaku Ketua Majelis Komisi, Sukarmi dan Kamser Lumbanradja masing-masing selaku anggota Majelis Komisi.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, persekongkolan itu dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

"Majelis Komisi pun memutuskan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 dalam proses tender lima paket pekerjaan di Dinas PU Pemkab Asahan ini," kata Gopprera, Rabu (18/5/2016).

Gopprera menjelaskan, dalam amar putusan Majelis Komisi menyatakan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PU Pemkab Asahan, PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, PT Bersaudara Dua Boru, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, majelis menghukum Suwarno Mariono, Kontraktor, membayar denda sebesar Rp 105.000.000. Majelis juga menghukum Rusli, Kontraktor, membayar denda sebesar Rp 107.000.000, Yuniani Astuti, Kontraktor, membayar denda sebesar Rp 1.073.000.000.

"Majelis juga melarang PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, dan PT Bersaudara Dua Boru untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan dana BDB dan APBD Pemkab Asahan selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap," katanya. (art/drc)

T#g:BDBKPPUAPBDkorupsipengadilanproyek
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 17:14

    Banyak TKA Cina Ilegal di PLTU Paluh Kuro Belum Tersentuh Hukum

    Proyek PLTU tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2015. Dan salama medio 2016, DPRD Sumut khususnya Komisi D dan E telah berulang kali mendesak pihak imigrasi dan kepolisian untuk meindak, akan tetapi tidak juga dilakukan.

  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir