• Home
  • Under Cover
  • Eddy Salim Salahkan BPPT Soal Izin PLTU Hamparan Perak Sumut
Bank Sumut

Eddy Salim Salahkan BPPT Soal Izin PLTU Hamparan Perak Sumut

Rabu, 13 Apr 2016 01:47
Dibaca: 540 kali
istimewa
Eddy S. Salim.

DINAMIKARAKYATCOM - Kepala Dinas Pertambangan Sumut Eddy S. Salim menyalahkan Badan Pengurusan Perizinan Terpadu (BPPT) yang dipimpin Sarmadan Hasibual soal izin PT Sanghai dan PT Mabarindo yang mengerjakan proyek PLTU di Desa Palu Kurau, Hamparan Perak, Deliserdang.

"Kami (Dinas Pertambangan) hanya mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan izin, sama dengan BLH. Tanya ke BPPT soal izin itu," ucap Eddy S. Salim dihadapan Kepala BLH Sumut Hidayati, di Kantor BLH Sumut, Jalan tengku Daut, Medan, Selasa (12/4/2016).

Eddy Salim tidak membantah adanya dugaan suap bermodus CSR dari investor asal Cina untuk membangun PLTU di Desa Paluh Kurau, Hamparan Perak. "Soal uang itu tanya saja ke camat, saya tidak ada membaginya," bantah Eddy.

Izin tambang pasir dan penutupan 12 aliran sungai, kata Eddy, bukan Dinas Pertambangan yang mengeluarkan izinnya. Izin tambang pasir dan izin lingkungan, lanjut Eddy, yang mengeluarkan Pemkab Deliserdang dan BPPT Sumut.

"Pemkab Deliserdang dan BPPT yang ditanya, mereka yang tahu itu, tanya ke mereka la, kami hanya rekomendasi. Kalau soal aliran sungai, tanya ke BWS," ucap Eddy mempertegas.

Diketahui, pelanggaran yaitu reklamasi penutupan 12 aliran sungai. Kemudian, jumlah tenaga asing asal cina yang tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja dari imigrasi dan dinas tenaga kerja.

Selanjutnya, izin tambang pasir tidak dimiliki PT. Sanghai dan PT. Mabarindo, dan itu dikerjakan oleh CV. AJU sebagai pelaksana sub-kontra untuk penimbunan lokasi proyek.

Izin tambang pasir CV. AJU itupun hanya sebanyak 450.000 kubik. Sedangkan izin tambang pasir yang diberikan kepada PT. Sanghai dan PT. Mabarindo sebanyak 2 juta kubik.

Jadi, ada 1.550.000 kubik yang tidak diketahui penimbunannya dilakukan oleh perusahaan apa di lokasi proyek PLTU.

Tidak hanya pelanggaran izin, dugaan suap bermodus CSR senilai Rp 7,8 miliar juga sampai saat ini belum jelas diketahui. (art/drc)

T#g:investorlistrik
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jan 2017 20:15

    Gubernur Sumut dan Wakil Walikota Medan Hadiri Perayaan Imlek di Konjen RRC

    Akhirnya Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dan apabila ada kendala agar diadakan pertemuan bersama kembali.

  • Selasa, 17 Jan 2017 21:55

    Rektor UMS Ingatkan Pemerintah Agar Hati-hati Dengan Cina

    Ia berpandangan pemerintah akan lebih baik menjalin kerja sama dengan negara-neagar yang mempunyai lebih banyak modal namun kekurangan tenaga kerja seperti Jerman dan Jepang.

  • Jumat, 13 Jan 2017 16:47

    Polri Sosialisasi PP 60 Tahun 2016 di Medan: Masyarakat Sempat Heboh

    PP Nomor 60 tahun 2016 ini merupakan perubahan dari PP Nomor 50 tahun 2010 dimana secara umum perubahannya pada biaya.

  • Kamis, 12 Jan 2017 22:57

    Pemprov Sumut Teken 4 MoU Sekaligus Dengan Amerika Serikat

    Penandatanganan MoU ini merupakan tindaklanjut dari program Mebidangla yang sejak lama sudah diatur pemerintah pusat dan telah memiliki Kepres.

  • Rabu, 11 Jan 2017 21:43

    590 Polisi Kawal 600 Massa BEM Demo di Medan

    Unjukrasa sejumlah elemen mahasiswa diperkirakan berjumlah 600 orang. Mereka nantinya akan menyasar sejumlah titik-titik untuk menyampaikan aspirasinya.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir