• Home
  • Under Cover
  • Ada Suap Rp 7,8 Miliar di Proyek PLTU Hamparan Perak Sumut
Bank Sumut

Ada Suap Rp 7,8 Miliar di Proyek PLTU Hamparan Perak Sumut

Minggu, 10 Apr 2016 17:11
Dibaca: 1.752 kali
istimewa
Eddy S. Salim.

DINAMIKARAKYATCOM - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatera Utara, berkapasitas 2x150 MW, berbau suap. Uang suap itu sebesar Rp 7,8 miliar mengalir ke petinggi provinsi dan kabupaten pada awal proyek mau dilaksanakan tahun 2014.

Berdasarkan informasi diperoleh, Minggu (10/4/2016), uang suap pryek PLTU disebut-sebut diberikan melalui Kepala Dinas Pertambangan Sumut, dengan modus CSR (corporate Social Responsibility).

Uang suap yang diterima dibagi-bagi ke kepala daerah dan warga sekitar lokasi proyek. Namun ada ketidakcocokan yang terjadi pada warga sehingga menolak dan melakukan aksi unjukrasa ke Polda Sumut dan Pemkab Deliserdang, pada Rabu (21/10/2015) lalu.

Selain petinggi provinsi dan kabupetan serta warga sekitar lokasi PLTU, uang suap juga mengalir kepada SKPD terkait, namun pembagian uang suap tidak merata, sehingga informasi suap ini terungkap ke publik.

Selain bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Bupati Deliserdang diduga juga menerima uang suap dari
Kepala Dinas Pertambangan Eddy S. Salim.

"Uangnya besar Rp 7,8 miliar, tapi katanya itu uang CSR. Yang menerima uangnya Kadis Petambangan Sumut, dia (Eddy Salim) yang membagi-bagikan ke gubernur dan bupati. Perizinannya kan melalui dia semuanya, ya uangnya melalui dia," ucap sumber.

Sampai saat ini Kadis Pertambangan Sumut Eddy S. Salim yang dikonfirmasi melalui telepon seluler nomor 082163907xxx belum memberi jawaban. Edyy Salim juga salah satu kepala SKPD yang diperiksa KPK terkait suap kepada bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Proyek PLTU berbiaya triliunan ini dikerjakan oleh PT Sanghai dan PT Mabar Eliktrindo dari dana investasi pengusaha asal Cina.

Juru bicara PT Sanghai Ketty yang dihubungi melalui nomor 081391537xxx enggan menjelaskan dugaan suap yang diberikan sebesar Rp 7,8 miliar.

"Kalau itu saya tak bisa menjelaskan, nanti saya sampaikan ke pimpinan, apa penjelasannya dari pimpinan akan saya sampaikan ke bapak," ucap Ketty.

Sementara, Komisi D DPRD Sumut sampai saat ini belum ada melakukan action nyata terhadap proyek PLTU di Desa paluh Kurau, Hamparan Perak, Deliserdang. Padahal, proyek investasi asing ini nyata-nyata melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Memang, proyek PLTU tersebut bertujuan untuk membantu kapasitas pasokan listrik di Sumatera Utara dan sekitarnya.

Namun parahnya, proyek bersumber dari uang asing ini telah menutup 12 aliran sungai di Paluh Kurau. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten tidak sesuai dengan lingkungan, pertambangan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). (art/drc)

T#g:cinakorupsikpklistrikpertambanganreklamasisuap
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Minggu, 22 Jan 2017 20:15

    Gubernur Sumut dan Wakil Walikota Medan Hadiri Perayaan Imlek di Konjen RRC

    Akhirnya Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dan apabila ada kendala agar diadakan pertemuan bersama kembali.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 17:14

    Banyak TKA Cina Ilegal di PLTU Paluh Kuro Belum Tersentuh Hukum

    Proyek PLTU tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2015. Dan salama medio 2016, DPRD Sumut khususnya Komisi D dan E telah berulang kali mendesak pihak imigrasi dan kepolisian untuk meindak, akan tetapi tidak juga dilakukan.

  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir