• Home
  • Politik
  • Mahasiswa Islam Sumut Minta Hasban Ritonga Mundur dari Jabatan
Bank Sumut

Mahasiswa Islam Sumut Minta Hasban Ritonga Mundur dari Jabatan

Rabu, 19 Okt 2016 22:04
Dibaca: 489 kali
dinamikarakyat.com
Hasban Ritonga.

DINAMIKARAKYATCOM - Sejumlah alasan menjadi dasar Organisasi Mahasiswa Islam di Sumatera Utara, meminta Sekda Provsu Hasban Ritonga mundur dari jabatannya.

Alasan-alasan itu sangat mendasar, yaitu keterlambatan pengesahan P-APBD tahun 2016 dikarenakan draf Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) baru sampai di DPRD Sumut.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut, seharusnya Hasban Ritonga bertindak cepat dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan itu merupakan fakta ketidak mampuan Hasban sebagai Sekda Provsu.

"Kalau tidak mampu lebih baik ambil sikap, jangan rakyat Sumut yang menjadi korban. Keterlambatan KUA-PPAS ke DPRD Sumut, keterlambatan juga bagi pembangunan Sumut," tegas Ketua PW HIMMAH Nurul Yakin Sitorus, Rabu (19/10/2016).



Akibat dari lambatnya kinerja Hasban Ritonga, kata Yakin, tentu saja berimbas kepada kinerja DPRD Sumut yang akan kesulitan melakukan pengawasan anggaran.

"Karena tidak mungkin seluruh mata anggaran bisa dikoreksi, karena diburu waktu pengesahan lewat paripurna, dan kemudian disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi," sebutnya.

Faktanya, masih Yakin, Sekda Provsu sejauh ini belum bekerja secara profesional. "Itu satu alasan yang harus dipahami oleh Gubernur Erry Nuradi. Ia (Erry) tidak boleh mempunyai staf seperti itu. Kinerja Sekda tidak berprestasi, tidak pantas dipertahankan demi Sumatera Utara lebih baik ke depannya," ujar Yakin.

Senada juga disampaikan Ketua DPD IMM Sumut Budi Setiawan Siregar. Ia mendesak Hasban Ritonga mengundurkan diri dari jabatan Sekda Provsu.  

"Hasban harus mengundurkan diri, ia tak mampu mengemban amanah sebagai Sekda. Sumatera Utara butuh proses pembangunan yang cepat, karena Sumut sudah memiliki citra buruk di tingkat nasional," tegasnya.

Tempat, Ketua PKC PMII Sumatera Utara Bobby Niedhal Dalimunthe juga menyampaikan penegasan agar Hasban Ritonga mundur dari jabatannya.

"Gubernur harus gerak cepat mengambil sikap, mengirimkan tiga nama untuk menggantikan Hasban Ritonga sebagai sekda ke Mendagri," cetusnya.



Keterlambatan penyerahan draft KUA-PPAS ke DPRD Sumut, kata Bobby, sangat fatal untuk pembangunan Sumatera Utara.

"Sampai kapan kondisi ini terus terjadi, eksekutif dan legislatif seharusnya bersinergis membangun Sumatera Utara. Di sinilah peran sekda seharusnya, tapi faktanya terbalik," katanya.

Menurut Bobby, dugaan suap Pansus PAD DPRD Sumut jangan menjadi alasan bagi Hasban Ritonga sehingga tugasnya sebagai Sekda Provsu dan Ketua TAPD terbengkalai. Itu menjadi resiko pribadinya karena kelalaian dan lemahannya.  

"Jika kasus dugaan suap Pansus PAD menjadi penghambat kinerja Hasban Ritonga sebagai sekda dan ketua TAPD, itu bukan alasan dibandingan dengan kepentingan pembangunan Sumatera Utara. Itu resiko pribadinya," jelas Bobby. (art/drc)

T#g:
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Des 2016 21:08

    Soal Pembentukan UKPPIP: Anggota DPRD Sumut Sebut Itu Tidak Begitu Penting

    DINAMIKARAKYATCOM - Rencana pemebentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) sebagai penyelenggara pembinaan mental ideologi Pancasila, dinilai kurang tepat karena selama ini su

  • Senin, 19 Des 2016 23:34

    14 Investor China "Kuasai" Sumatera Utara

    DINAMIKARAKYATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi mengharapkan jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, terutama pihak BUMN seperti Pelindo, PLN, PTPN dan lainnya serius menyambut keha

  • Kamis, 15 Des 2016 22:05

    2017, Sumut Dapat Alokasi dari APBN Rp 19,8 Triliun

    DINAMIKARAKYATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ada di Provinsi Sumatera

  • Kamis, 15 Des 2016 21:43

    Melalui Efendi Pohan, Ijek Shah Terima Uang Rp 5 Miliar dari Gatot

    DINAMIKARAKYATCOM - ‎Saksi Effendi Pohan selaku Kadis Bina Marga Sumut yang hadir memberikan keterangan mengatakan, jika Ijek Shah pernah diberinya uang Rp 5 miliar. Uang itu diberikan tiga tahap.

  • Kamis, 15 Des 2016 21:23

    BPK Serahkan 13 Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan 2016

    DINAMIKARAKYATCOM - Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni menyampaikan resume hasil pemeriksaan 13 pemerintahan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sumut."Kota Medan, Langkat, As

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir