• Home
  • Politik
  • Gubernur Sumut Ingatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Bank Sumut

Gubernur Sumut Ingatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Rabu, 30 Nov 2016 00:05
Dibaca: 134 kali
istimewa
Gubernur Sumut dalam acara sosialisasi siwas dan SIPP.

DINAMIKARAKATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi mengatakan, aparat penegak hukum harus memegang teguh prinsip kecermatan dan kehati-hatian serta taat asas dalam penanganan perkara sehingga putusan tidak menimbulkan kekhawatiran dan keraguan bagi pencari keadilan.

"Sistim Informasi Pengawas (Siwas) dan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) harus disinergikan dalam proses penegakan hukum peradilan. Kedua hal ini harus disinkronkan secara terpadu sehingga rasa kebenaran dan rasa keadilan benar-benar dapat ditegakkan dan dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik," ujar Erry dalam sosialisasi Siwas dan SIPP di Hotel JW Marriott, Medan, Selasa (29/11/2016).

Hadir dalam acara Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nugroho Setiadji, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Cicut Sutiartso, para dekan Fakultas Hukum dan Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala.


Sosialisasi Siwas dan SIPP yang digelar dalam kondisi negara saat ini sangat penting, mengingat masalah pengadilan menjadi issu strategis dalam scope lokal, nasional dan internasional.

Menurut Erry, thema sosialisasi mengandung dua makna pokok yang perlu disikapi dan dicermati. Yaitu Siwas yang berkaitan dengan komponen kelembagaan dan SIPP berkaitan dengan proses penanganan perkara di setiap tingkatan lembaga peradilan.

Pemerintah, baik itu eksekutif, judikatif dan legislatif adalah pengambil kebijakan dalam bidang tugasnya. Oleh karena itu diharapkan komit dengan prinsip kebijakan yang mantap, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan prinsip good governance.

Prinsip ini mengandung nilai bahwa pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaannya.


Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka penegakan kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan jaman dan makin meningkatnya kesadaran hukum anggota masyarakat beberapa tahun terakhir ini terlihat dengan trend meningkat kasus-kasus hukum baik kasus pidana maupun perdata yang masuk ke pengadilan.  Tidak terkecuali pengadilan tingkat banding dan kasasi.

"Adalah hal yang wajar bila dalam proses keputusan pengadilan ada pihak yang merasa dirugikan ataupun kalah dan ada pihak yang menang. Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan tetap merasa keputusan belum adil sehingga melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam kaitan ini sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini menjadi sungguh sangat bermanfaat dan sangat urgen  bagi semua elemen masyarakat," cetus Erry. (art/drc)

T#g:gubsu
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Jan 2017 01:29

    Ajib Shah Cs Akan Hadir di Pengadilan Tipikor Medan Untuk Bersaksi

    Saksi yang akan dihadirkan KPK adalah ‎Ajib Shah, Chaidir Ritonga, dan Kamaluddin Harahap. Ketiga saksi merupakan tahanan KPK dengan kasus yang sama.

  • Sabtu, 14 Jan 2017 16:40

    Gubernur Sumut: Ummat Islam Harus Selalu Mencontoh Sikap dan Prilaku Nabi Muhammad

    Ketauladan yang telah dicontohkan Rasulullah dan amalan kepada Allah SWT karena sebagai hamba yang senantiasa harus mengabdikan diri kepada-Nya, harus kita contoh.

  • Jumat, 13 Jan 2017 23:38

    60 Pejabat Eselon III Dilantik dan Dikukuhkan: Raja Indra Saleh Sekretaris BPKAD Provsu

    Pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan untuk yang kedua kalinya setelah PP 18 Tahun 2016 diperdakan oleh Pemprov Sumut.

  • Jumat, 13 Jan 2017 00:33

    Gubernur Sumut Dukung Rakernas Persaudaraan Haji di Sumatera Utara

    IPHI Sumut cukup potensial jika melakukan kegiatan ekonomi Syariah.

  • Rabu, 11 Jan 2017 23:43

    Permatani Canangkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

    Semua komponen masyarakat yakni dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi menjadi surplus.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir