Stop Pukat

  • Home
  • Politik
  • Gubernur Sumut Ingatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Bank Sumut
Rabu, 30 November 2016 | 00:05:07

Gubernur Sumut Ingatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

istimewa
Gubernur Sumut dalam acara sosialisasi siwas dan SIPP.
Share

DINAMIKARAKATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi mengatakan, aparat penegak hukum harus memegang teguh prinsip kecermatan dan kehati-hatian serta taat asas dalam penanganan perkara sehingga putusan tidak menimbulkan kekhawatiran dan keraguan bagi pencari keadilan.

"Sistim Informasi Pengawas (Siwas) dan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) harus disinergikan dalam proses penegakan hukum peradilan. Kedua hal ini harus disinkronkan secara terpadu sehingga rasa kebenaran dan rasa keadilan benar-benar dapat ditegakkan dan dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik," ujar Erry dalam sosialisasi Siwas dan SIPP di Hotel JW Marriott, Medan, Selasa (29/11/2016).

Hadir dalam acara Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nugroho Setiadji, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Cicut Sutiartso, para dekan Fakultas Hukum dan Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala.


Sosialisasi Siwas dan SIPP yang digelar dalam kondisi negara saat ini sangat penting, mengingat masalah pengadilan menjadi issu strategis dalam scope lokal, nasional dan internasional.

Menurut Erry, thema sosialisasi mengandung dua makna pokok yang perlu disikapi dan dicermati. Yaitu Siwas yang berkaitan dengan komponen kelembagaan dan SIPP berkaitan dengan proses penanganan perkara di setiap tingkatan lembaga peradilan.

Pemerintah, baik itu eksekutif, judikatif dan legislatif adalah pengambil kebijakan dalam bidang tugasnya. Oleh karena itu diharapkan komit dengan prinsip kebijakan yang mantap, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan prinsip good governance.

Prinsip ini mengandung nilai bahwa pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaannya.


Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka penegakan kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan jaman dan makin meningkatnya kesadaran hukum anggota masyarakat beberapa tahun terakhir ini terlihat dengan trend meningkat kasus-kasus hukum baik kasus pidana maupun perdata yang masuk ke pengadilan.  Tidak terkecuali pengadilan tingkat banding dan kasasi.

"Adalah hal yang wajar bila dalam proses keputusan pengadilan ada pihak yang merasa dirugikan ataupun kalah dan ada pihak yang menang. Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan tetap merasa keputusan belum adil sehingga melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam kaitan ini sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini menjadi sungguh sangat bermanfaat dan sangat urgen  bagi semua elemen masyarakat," cetus Erry. (art/drc)

Terkait Lainnya
  • 2 jam lalu

    Pemprov Sumut Kirim Pasukan Relawan Bencana ke Pidie Jaya Aceh

    DINAMIKARAKYATCOM - Sebanyak 250 orang relawan bencana alam untuk misi kemanusiaan ke Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh berangkat dari Kantor Gubernur Sumut,

  • 3 jam lalu

    Tiga Pejabat Dinas Perkim Medan Tersangka Proyek Terminal Amplas

    DINAMIKARAKYATCOM - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut tengah melakukan ‎upaya hukum atas kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Terminal Amplas

  • 24 jam lalu

    Warga Negara Malaysia Diancam Hukuman Mati di PN Medan

    DINAMIKARAKYATCOM - Sidang perdana kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 1,025 kilogram dengan terdakwa ‎Mohammad Firdaus Bin Sulaiman digelar Peng

  • kemarin

    Pembunuh Karyawati BCA Histeris Divonis 5,6 Tahun Penjara

    DINAMIKARAKYATCOM - Terdakwa SG histeris divonis oleh majelis hakim tunggal Fahren selama 5 tahun dan 6 bulan penjara. Remaja 16 tahun ini terbukti ikutserta me

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2016 Dinamika Rakyat. All Rights Reserved