• Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Masukkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Bank Sumut

Tanah Adat

DPRD Sumut Masukkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Oleh: Admin
Jumat, 06 Jan 2017 22:39
Dibaca: 219 kali
Net
Ilustrasi.
DINAMIKARAKYATCOM - DPRD Sumatera Utara memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Sumut dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2017.

Direktur Hutan Rakyat Institute (HaRI) Wina Khairina, Jumat (6/1/2017) menyambut baik dukungan DPRD Sumut dengan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara pada Prolegda 2017.

Senada juga disampaikan Ketua DPW AMAN Sumut Harun Noeh. AMAN menyambut baik komitmen dan dukungan DPRD Sumut dalam mengesahkan dokumen Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut dalam Prolegda 2017.

"Harapan kami tentunya agar menjadi prioritas untuk bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perda," ujarnya.

Dukungan juga datang dari Roganda Simanjuntak, Ketua DPW AMAN Tano Batak. Katanya, ini sangat penting dilakukan Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut.

"Sudah menginisiasi adanya payung hukum di tataran Provinsi Sumatera Utara, sangat penting agar ada upaya mendorong daerah kabupaten bisa menginisiasi hal yang sama," sebutnya.

Pun harapan masyarakat adat ke depan, lanjut Roganda, dengan adanya Ranperda yang akan disahkan tersebut, upaya-upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat akan bisa dihentikan.

"Dan masyarakat adat bisa lebih mudah dalam melakukan klaim wilayah adatnya. Karenanya Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) harus hadir dalam melindungi dan mengayomi masyarakat adat di wilayahnya sebagai salah satu kelompok paling rentan," terangnya.

Wina Khairina kembali mengatakan, keberadaan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut sangat penting agar masyarakat bisa melakukan klaim hak atas wilayah adatnya sesuai isyarat putusan MK 35.

"Perlu percepatan agar hutan yang tersisa di Tapanuli bisa diselamatkan. Karenanya HaRI menyambut baik inisiatif ini," tuturnya.

Sementara, anggota Badan Legislasasi (Baleg) DPRD Sumut Sarma Hutajulu dikomfirmasi menyatakan bahwa Ranperda tersebut akan dibahas DPRD dan Pemprov Sumut, simultan bersama 39 Ranperda lainnya.

Diupayakan akan bisa disahkan pada tahun 2017. "Kita juga nantinya akan melibatkan masyarakat sipil bila diperlukan tambahan informasi. Harapannya Perda ini nantinya bisa melindungi sekaligus menjadi solusi konflik-konflik yang dialami oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya," tandasnya. (ril/drc)
T#g:dprd sumutPemprovsuranperdatanah adat
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jan 2017 15:45

    Terungkap Gara-gara Pembagian Tak Merata

    Kasus dugaan suap ini terungkap gara-gara pembagian uang suap tak merata diterima oleh masing-masing anggota pansus. Ada yang Rp 12,5 juta dan adapula yang Rp 5 juta.

  • Selasa, 24 Jan 2017 14:58

    Istri Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Tanam Cabai di Pekarangan Rumah

    Menteri Pertanian mencanangkan gerakan penanaman 50 juta tanam cabai di seluruh Indonesia yang melibatkan Tim Penggerak PKK Pusat dan daerah melalui pemanfaatan pekarangan rumah, sekolah, kantor dan gedung-gedung lainnya.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:51

    Terungkap di Persidangan, Politikus PDI Perjuangan Terbanyak Terima Uang Suap

    Dalam persidangan ini terungkap Budiman P Nadapdap paling banyak yang merima uang suap dari bekas Guberur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:27

    Tiga Bekas Pimpinan DPRD Sumut "Kompak" Ngaku Tidak Menerima Uang Ketok

    Mendengar itu para pengunjung sidang terlihat tertawa. Permintaan itu direspon oleh majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:08

    Ranperda APBD 2017 Sumut Diteken, Gubernur Segera Sampaikan ke Mendagri

    Sedangkan lampiran KUA PPAS akan dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir