• Home
  • Politik
  • BPK Serahkan 13 Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan 2016
Bank Sumut

BPK Serahkan 13 Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan 2016

Kamis, 15 Des 2016 21:23
Dibaca: 133 kali
istimewa
Gubsu dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni menyampaikan resume hasil pemeriksaan 13 pemerintahan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sumut.

"Kota Medan, Langkat, Asahan, Deliserdang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Batubara, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Tanjungbalai," kata Ambar di kantronya, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (15/12/2016).

Ia menjelaskan, dari 13 Pemda tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan yakni kelebihan pembayaran Rp 24.316.707.387,20, indikasi kerugian negara Rp 5.278.583.896,93, Potensi kerugian daerah Rp 16.135.665.876,81.


Kemudian, tidak sesuai peruntukan Rp 556.052.141,00, tidak dapat diyakini kebenarannya Rp 847.410.730,00, tidak dapat diyakini kewajarannya Rp 2.029.193.317,82, berpotensi penyalahgunaan dana Rp 310.115.256,07, pemborosan Rp 7.871.895.520,43, kekurangan penerimaan negara Rp 716.268.005,09.

Dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD TA 2016 terdapat permasalahan terdiri dari dinas pendapatan daerah kurang mengintensifkan pemungutan potensi PKB atas 3.524.628 unit kendaraan, sehingga potensi pendapatan PKB kendaraan pribadi dan umum minimal sebesar Rp 2.554.336.185.400,00 belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Kendati demikian BPK memberi apresiasi kepada 3 Pemda yang triwulan IV 2016 penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 75,04 persen terdiri peringkat I Tebingtinggi dengan pencapaian 91,70 persen, peringkat ke II kabupaten Labura 90,99 persen dan ke III Kabupaten Dairi 89,75 persen.


Sedangkan peringkat terendah Kabupaten Nias 57,50 persen, Gunung Sitoli 43,45 persen dan Mandaling Natal 42,46 persen.

"Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah , karena dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah," jelasnya. (art/drc)

T#g:BPKgubsu
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Jan 2017 01:29

    Ajib Shah Cs Akan Hadir di Pengadilan Tipikor Medan Untuk Bersaksi

    Saksi yang akan dihadirkan KPK adalah ‎Ajib Shah, Chaidir Ritonga, dan Kamaluddin Harahap. Ketiga saksi merupakan tahanan KPK dengan kasus yang sama.

  • Sabtu, 14 Jan 2017 16:40

    Gubernur Sumut: Ummat Islam Harus Selalu Mencontoh Sikap dan Prilaku Nabi Muhammad

    Ketauladan yang telah dicontohkan Rasulullah dan amalan kepada Allah SWT karena sebagai hamba yang senantiasa harus mengabdikan diri kepada-Nya, harus kita contoh.

  • Jumat, 13 Jan 2017 23:38

    60 Pejabat Eselon III Dilantik dan Dikukuhkan: Raja Indra Saleh Sekretaris BPKAD Provsu

    Pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan untuk yang kedua kalinya setelah PP 18 Tahun 2016 diperdakan oleh Pemprov Sumut.

  • Jumat, 13 Jan 2017 16:47

    Polri Sosialisasi PP 60 Tahun 2016 di Medan: Masyarakat Sempat Heboh

    PP Nomor 60 tahun 2016 ini merupakan perubahan dari PP Nomor 50 tahun 2010 dimana secara umum perubahannya pada biaya.

  • Jumat, 13 Jan 2017 00:33

    Gubernur Sumut Dukung Rakernas Persaudaraan Haji di Sumatera Utara

    IPHI Sumut cukup potensial jika melakukan kegiatan ekonomi Syariah.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir