• Home
  • Metropolis
  • Sebaiknya Eldin Lempar Handuk ke Warga Kota Medan, Jika Tidak Mampu Memimpin
Bank Sumut

Sebaiknya Eldin Lempar Handuk ke Warga Kota Medan, Jika Tidak Mampu Memimpin

Oleh: Admin
Sabtu, 07 Jan 2017 18:21
Dibaca: 838 kali
istimewa
Dialog publik reflesi akhir tahun 2016 Kota Medan.
DINAMIKARAKYATCOM - Aliansi Pengawal Kebijakan Publik Medan (APKPM) mengingatkan Walikota Dzulmi Eldin untuk bersikap bijak menjalankan roda Pemerintahan Kota Medan. Mulai dari penempatan pejabat eselon hingga penggunanaan anggaran.

Dalam hal ini APKPM yang tergabung dari Pemuda Persis, HIMMAH, HMI, IMM, Formakar dan GMRI, akan terus mengawal pembangunan Kota Medan.

"Sejauh ini Eldin terkesan bekerja di bawa tekanan pemilik modal, tanpa konsep sesuai dengan visi misi pada saat kampanye 2015 lalu. Sebaiknya Eldin lempar handuk ke warga Kota Medan, jika tidak mampu memimpin," tegas Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) Abdullah Sitorus.

Eldin sepertinya lupa dengan kontrak politik yang ditandatanganinya dengan GMRI pada Bulan Oktober 2015 di Koki Sunda. Lima poin yang disepekati dengan GMRI satupun tidak ada yang terlaksana selama satu tahun ini.

"Seperti pelayanan publik, menjadikan Kota Medan sebagai kota layak anak, pembinaan kepada pemuda, kebijakan anggaran pro rakyat dan menciptakan keamanan dan kenayaman sosial serta keagamaan. Ini tidak ada dilakukan, Eldin ingkar dengan kesepakatan yang dibuat dengan GMRI," cetus Abdullah.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut Razak Nasution dan Ketua DPD IMM Sumut Budi Setiawan Siregar. Mereka menilai, Dzulmi Eldin sebagai kepala pemerintah daerah belum mampu merealisasikan program pemerintah yang menyentuh terhadap masyarakat.

"Slogan 'Medan Rumah Kita' hanya menjadi kenangan. Kebiajakan yang dibuat Eldin sampai saat ini tidak ada pro rakyat. Kebijakan yang dibuat Eldin hanya berpihak kepada pengusaha dan elit politik. Ini sudah tidak benar, Medan bukan rumah kita lagi. Kita seperti asing di rumah sendiri," Razak Nasution.

"Kebijakan anggaran juga tidak luput. Dugaan korupsi terasa semakin masiv, dengan pembangunan tidak objektif terlaksana. Ini menjadi catatan hitam setahun Eldin memimpin Kota Medan. Tidak ada yang terlihat secara utuh, semuanya semu. Contoh pembangunan Podomoro Deli City, izinnya cacat hukum sesuai keputusan Mahkamah Agung," tambah Budi Setiawan.

Tidak sampai di situ saja, kegagalan Walikota Medan Dzulmi Eldin semakin terlihat jelas dengan kondisi warga yang hidup di bawa kemiskinan. Bukan karena pemerintah pusat, tetapi tidak tanggapnya seorang Eldin menyikapi kondisi warga yang semakin memperbanyak gelandangan dan pengemis di jalan-jalan kota.

Begitu juga dengan pelacuran yang semakin meningkat dan tersebar rata di Kota Medan. Tidak adanya penertiban pada lokasi bisnis plus-plus juga menjadi persoalan sosial yang terus merongrong mental dan moral warga Kota Medan.

"Kita sudah investigasi persoalan ini, minimnya fasilitas publik seperti panti sosial dan layanan kesehatan juga tidak terperhatikan. Berbanding terbalik dengan banyaknya lokasi bisnis plus-plus, seperti spa, panti pijat, karaoke dan diskotik. Ini semua terbiarkan oleh Eldin," tandas Ketua PPD HMI Cabang Medan Syafriadi Nasution.

Menurutnya, Eldin telah lupa dengan jatidirinya sebagai bangsa pribumi yang tidak peduli dengan kondisi warga yang saat ini terpinggirkan. "Mungkin ia (Eldin) merasa bukan pribumi lagi," seru Nasution.

Sementara, Ketua Pemuda Persatuan Islam (Persis) Sumut Joko Immawan menduga Kota Medan menjadi salah satu kota penampung pelacur dari warga negara asing (WNA) ilegal seperti Cina, Thailand dan Vietnam yang marak ditangkapi pihak imigrasi saat ini.

"Pihak imigrasi sangat diharapkan melakukan razia PSK warga asing ilegal di Kota Medan. Kita menduga banyak PSK asing ilegal di kota ini, seiring dengan banyaknya lokasi bisnis plus-plus yang ada," katanya.

Selain itu, lanjut Joko, Pemko Medan sepertinya tidak memiliki database WNA ilegal yang masuk ke Kota Medan.

"Wajar kita menduga ini terbiarkan, sampai saat ini Pemko Medan tidak pernah mempublikasikan jumlah WNA legal maupun ilegal yang masuk," cetusnya.

Hal ini dikuatkan dengan informasi adanya dugaan suap izin tinggal dan lemahnya pengawasan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan.                     

"Masalah e-KTP tidak luput dari persoalan WNA masuk ke Indonesia khususnya Kota Medan. Kuat dugaan proses pungli terjadi dalam pengurusan e-KTP untuk warga pribumi maupun WNA dan turunan. Jual beli blangko diduga terjadi saat ini di Dinas Dukcapil," tandas Ketua Forum Mahasiswa Antikorupsi Anggaran (Formakar) Joko Arif Setiawan.

Kondisi ini menjadi bahasan dialog publik refleksi akhir tahun 2016 Pemko Medan dengan tema "Menakar Arah Pembangunan Kota Medan, Benarkah Medan Rumah Kita?" di Hotel Madani, Jalan SM. Raja, Medan, Sabtu (31/12/2016). (art/drc)
T#g:dzulmi eldingepengimigrasikota medanpelacurpemko medanpodomoropribumipskseksspawna
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jan 2017 14:43

    Kisah Cinta Sejenis Berakhir Teragis, Diana: Diambilnya pacarku

    Kasus tersebut bermotifkan rasa cemburu yang dirasakan Diana terhadap korban, M. Ridwan, yang dianggap telah merebut pacarnya RPH wanita.

  • Senin, 23 Jan 2017 00:19

    Pria Ini Pemilik P3nis Terbesar di Dunia, Mau Tau Ukurannya?

    Roberto pengin anunya yang luar biasa juga masuk rekor dunia.

  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Minggu, 22 Jan 2017 20:15

    Gubernur Sumut dan Wakil Walikota Medan Hadiri Perayaan Imlek di Konjen RRC

    Akhirnya Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dan apabila ada kendala agar diadakan pertemuan bersama kembali.

  • Minggu, 22 Jan 2017 19:29

    Gubernur Sumut dan 11 Tokoh Dapat Penghargaan dari Harian Waspada

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk partisipasi berkesinambungan Tengku Erry Nuradi sejak menjabat Bupati Serdang Bedagai, Wakil Gubsu hingga menjabat Gubernur Sumut.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir