Bank Sumut

Mitos Pemberantasan Korupsi: Brankas dan Nonbrankas

Minggu, 11 Des 2016 00:23
Dibaca: 222 kali
istimewa
Istana Negara Indonesia.

DINAMIKARAKYATCOM - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bambang Sugeng Rukmono dalam peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia, di Medan, Jum'at (9/12/2016), mengatakan besarnya jumlah penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara membuat provinsi ini jadi daerah terkorup nomor dua di Indonesia.

Hal itu sesuai hasil penyidikan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu, akademisi sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar angkat bicara. Ia menyebutkan, hal itu hanya mitos pemberantasan korupsi di Indonesia.


"Mitos pertama, daerah lebih korup dibanding dengan pusat. Ingat istilah raja-raja kecil. Dalam hal bansos misalnya, hampir semua kementerian juga punya dan siapakah yang dapat menjamin pelaksanaannya tidak seburuk atau malah tak lebih buruk dari kasus-kasus yang terungkap di Sumut?" sebut Shohib ketika ditemui di Kampus UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan, Sabtu (10/12/2016).

Mitos kedua ialah legislatif lebih korup dari eksekutip. "Ingat kasus suap di DKI. Padahal yang mau digolkan adalah program Pemprov DKI. Namun tersangka utama adalah eksekutif. Sudah berapa orang eksekutif yang menjadi tersangka dalam kasus Sumut?" katanya.

Mitos ketiga, lanjut Shohibul, politisasi melawan hakekat. "Ompung Godang bercerita kepada saya bahwa ikan selalu mulai membusuk dari bagian kepalanya. Bukan dari ekornya. Ompung Menek dahulu mengatakan kepada saya bahwa jika akan mencet dinding harus dimulai dari atas, bukan dari bawah. Ompung Godang dan Ompung Menek sama-sama memesankan kepada saya dahulu bahwa dalam hal korupsi ada teori besi: power tend to corrupt, more power its mean more corrupt. Urutan ke berapakah Sumut dilihat dari besaran APBD-nya saat kasus-kasus ini ditangani? Kalau saya tak salah, ada pada urutan ke 10 setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya," beber Shohibul.


Shohibul mengisahkan, suatu ketika dirinya betemu dengan seorang aktivis anti korupsi dari Jakarta yang menyatakan bahwa Tebingtinggi adalah daerah terkorup se Indonesia untuk belanja modal.

"Saya tertawailah dia sebesar-besarnya dan ia heran mengapa ia saya ejek dan saya rendahkan. Mungkin ia benar dalam hal persentase. Tapi ia sudah gila jika mengatakan pekerjaannya itu betul untuk manfaat pemberantasan korupsi (emang berapa nilai APBD Tebing tinggi?)."

Tahun lalu di sebuah pertemuan di Solo, kata Shohibul, ia mendebat sejumlah aktivis pemberantasan korupsi yang mengatakan bahwa mungkin benar bahwa Sumut tak benar provinsi terkorup tetapi mengapa terus-menerus terulang? Ia menjawab dengan tenang: kapan kau akan melihat perulangan korupsi di DKI jika menangani proyek pengadaan transjakarta, kau tak pernah berani?


"Belakangan saya pun mengulangi pertanyaan kapan kau akan dapat melihat perulangan korupsi di Jakarta jika soal sumber waras kau bilang Ahok tak memiliki niat Jahat?" cetus Shohibul.

Shohibul sangat setuju dengan aktivis anti korupsi dari UGM Jogjakarta yang belakangan menjadi Wamen Hukum dan HAM. "Korupsi itu induknya ada di istana. Membereskan istana berarti membereskan keseluruhan. Dengan jumlah 9 T saat sekarang, urutan berapakah besaran APBD Sumut dalam 34 provinsi se-Indonesia," tanya Shohib.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP PWMSU) ini mengungkapkan, mitos keempat yakni korupsi uang brankas lebih berbahaya.

Orang-orang yang menekuni secara akademis soal anggaran tahu bahwa sebuah negara selalu punya dua macam uang, yakni uang brankas dan uang non brankas. Uang brankas ialah uang yang kita baca dalam APBN dan APBD. Mana lebih besar ketimbang uang non brangkas?


"Tertawalah saya selebar mungkin jika korupsi itu hanya melihat uang brankas. Itu sebabnya korupsi itu di Indonesia hanya dilakukan oleh orang-orang relatif miskin (dibanding dengan koruptor-koruptor pertama yang ditohok oleh KPK saat awal pendiriannya)," ungkapnya.

Terakhir, mitos kelima, yakni festivalisasi. Lemahnya moral pemberantasan korupsi wajib didukung dengan hebohisasi agar masyarakat yakin.

"Jika perlu pada saat mulai dinyatakan sebagai tersangka seseorang wajib dipojokkan habis-habisan dengan antara lain tayangkan video rumahnya, sejumlah perempuan yang diduga teman dekatnya, dan lain-lain yang sebetulnya sangat merendahkan diri sendiri," tandas Shohib. (art/drc)



T#g:kpkUMSU
Berita Terkait
  • Kamis, 19 Jan 2017 21:03

    Politisi PDI Perjuangan Ngaku Takut OTT KPK, Makanya Nolak Uang Suap Rp 280 Juta

    Jadi saya ditawari Rp 280 Juta. Katanya tidak ada kepentingan lain, jadi karena ada sisa uang pengesahan, makanya mau diberikan ke saya.

  • Kamis, 19 Jan 2017 18:18

    Depan Korsupgah KPK, Pemprov Sumut Resmikan Layanan Perizinan Sistem Online

    Ini bukti komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bidang perizinan dan non perizinan. Alhamdulillah hari ini diluncurkan aplikasi perizinan secara on line Simpel Paten.

  • Selasa, 17 Jan 2017 22:13

    10 Daerah di Sumut Rawan Korupsi: Ini Jawaban Gubernur

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utar telah menjalankan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN), dengan melakukan lelang untuk setiap jabatan di pemerintahan.

  • Kamis, 12 Jan 2017 22:11

    Ajib Shah Janjikan Rp 400 Juta Untuk Anggota Fraksi

    Selain itu, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa dirinya dijanjikan oleh Ketua Fraksi Ajib Shah yang sudah vonis, peranggota mendapat Rp 400 juta pada tahun 2014.

  • Senin, 09 Jan 2017 22:14

    Putusan MA Bukti Kuat Untuk KPK Tersangkakan Walikota Medan

    Walikota Medan Dzulmi Eldin sudah tidak pantas memimpin Kota Medan. Tidak ada bukti nyata Eldin dalam pembangunan Kota Medan, baik secara fisik apalagi mental dan moral.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir