• Home
  • Kerah Putih
  • Dugaan Korupsi BWS dan BKP Kota Medan Dibawa ke Kejati Sumut
Bank Sumut

Dugaan Korupsi BWS dan BKP Kota Medan Dibawa ke Kejati Sumut

Oleh: Admin
Kamis, 29 Des 2016 23:39
Dibaca: 212 kali
istimewa
Massa Alam Aksi di depan kantor Kejati Sumut.
DINAMIKARAKYATCOM - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alam Aksi) Sumatera Utara berunjukrasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (29/12/2016).

Kedatangan massa anti korupsi ini menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Medan.

Dalam orasinya, massa pengunjukrasa meminta Kejati Sumut membongkar aktor intelektual dugaan korupsi pengadaan alat-alat laboratorium kimia tahun 2014 yang dilaksanakan CV Dua Putri dengan nilai kontrak Rp 357.838.000.

Tahun 2015 dilaksanakan oleh CV Athaya Mitra Pratama dengan nilai kontrak Rp 1.161.784.250, dan PT Asia Nata Husada dengan nilai kontrak Rp 2.484.700.000.
Kemudian, tahun 2016 dilaksanakan oleh PT Hexa Multi Sarana dengan nilai kontrak Rp 5.766.959.000 yang dianggap sarat dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, keganjilan juga terdapat pada pelaksanaan proyek di BWS II Sumatera, yaitu pelaksanaan rehabilitasi jaringan reklamasi rawa Sei Kualuh di Kabupaten Labuhanbantu Utara (Labura) dengan nilai kontrak Rp 56 miliar lebih berasal dari APBN tahun 2014.

Proyek ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dilihat dari hasil pekerjaan yang saat ini sudah hancur.

"Dari semua indikasi korupsi yang kami sampaikan melalui pernyataan sikap ini, kami meminta agar pihak Kejati SUmut segera memeriksa kedua intansi tersebut yang diduga telah merugikan keuangan negara. Jika ini dibiarkan akan menciptakan peluang yang lebih besar kepada oknum pejabat pencuri uang rakyat," teriak Koordinator Aksi Suparman.

Setelah hampir satu jam berorasi, massa pengunjukrasa diterima Kasubsi Penkum Kejati Sumut Yosgernold Tarigan.
Yos meminta agar massa Alam Aksi dapat langsung melaporkan secara resmi jika memegang data yang akurat tentang adanya indikasi korupsi.

"Kepada seluruh teman-teman yang melakukan aksi, agar supaya melengkapi data dimaksudkan dan dilaporkan secara resmi, agar bisa kita lakukan penindakan. Aspirasi saudara semua akan saya sampaikan kepada pimpinan," tuturnya.

Setelah mendapat tanggapan dari pihak Kejati Sumut, massa Alam Aksi selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. (art/drc)
T#g:dugaan korupsi bkp pemko medandugaan korupsi bwskejati sumutkorupsi
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • Kamis, 19 Jan 2017 21:51

    Koruptor Pesta Danau Toba Masuk Rutan Tanjung Gusta

    Penahanan dilakukan setelah Kejati Sumut menerima pelimpahan tahap dua dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir