• Home
  • Hukum
  • Terungkap di Persidangan, Walikota Sibolga Bertanggungjawab di Korupsi Rusunawa
Bank Sumut

Terungkap di Persidangan, Walikota Sibolga Bertanggungjawab di Korupsi Rusunawa

Selasa, 18 Okt 2016 21:59
Dibaca: 2.714 kali
Net
Ilustrasi.

DINAMIKARAKYATCOM - Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk harus bertanggungjawab atas lahan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) atas terdakwa Adely Lis dan Januar Effendy dengan anggaran Rp 6,8 miliar tahun 2012.

Kesaksian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga M. Sugeng menjelaskan bahwa secara administrasi Walikota yang seharusnya bertanggungjawab.

"Saya tahu tim penilai tanah yang dibentuk Walikota, tapi apakah bekerja atau tidak tim tersebut saya tidak tahu. Saya selaku ketua panitia tidak pernah dilibatkan waktu penetapan harga. Saya pernah panggil kabag hukum untuk pertanyakan kenapa saya tidak dilibatkan," jelas Sugeng, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (18/10/2016).



Menurut saksi, dirinya tidak pernah menerima surat resmi perihal harga tanah. Mengenai uang Rp 1,5 miliar yang dinilai uang ganti rugi tanah terdakwa Adely Lis selebar kurang lebih 7.171 meter persegi, dirinya tidak mengetahui.

"Saya tidak tahu masalah uang jualbeli atau gantirugi yang disebutkan Rp 1,5 miliar itu," paparnya dihadapan majelis hakim Perlindungan Sinaga.

Sugeng menjelaskan dirinya tahu adanya perubahan anggran untuk Rusunawa dari usulan SKPD. Seperti harga tanah tersebut kurang dari anggran pembelian tanah.

"Saya tahu kesalahan prosedur dalam jualbeli. Di pemerintahan tidak ada istilah panjar atau dicicil, tapi harus langsung lunas. Namun, saya tidak tahu ada pasalnya karena saya tidak bagian hukum," ucap Sugeng.

Selain Sekda, Tarmizi dan Kadis PU Thamrin juga hadir sebagai saksi. Mereka mengaku tidak mengetahui perihal uang Rp 1,5 miliar untuk membayar tanah Adely Lis yang dibayar secara angsur.

Hakim anggota menanyakan soal keterangan dalam BAP terdakwa Januar yang mengatakan saksi Kadis PU Thamrin pernah datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp 100 juta dari Walikota untuk menggenapkan pembayaran kepada terdakwa Adely Lis sebesar Rp 1,5 miliar.

Thamrin membantah pertanyaan majelis hakim. Dirinya mengatakan tidak pernah memberikan uang Rp 100 juta kepada terdakwa Januar. "Tidak ada majelis hakim. Saya tidak pernah bawa uang sebesar itu," jelasnya.

Dikatakan Thamrin, Adely Lis dan pemegang sertifikat yakni Lecy sempat adu mulut dan argumen soal tanah tersebut karena nada sudah tinggi, Sekda melerai keduanya.



Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, hakim Perlindungan Sinaga menanyakan kepada kedua terdakwa apakah ada yang salah dan ada yang ingin ditanyakan.

Terdakwa Januar kemudian membantah pernyataan Sekda dan Kadis PU. Terdakwa Januar mempertegas dengan mengatakan dirinya didatangi oleh Kadis PU (Thamrin) atas suruhan Walikota untuk melunasi uang sebesar Rp 1,5 miliar dengan kekurangan Rp 100 juta.

Januar mengatakan pada tanggal 22 Juni, Walikota memimpin rapat terakhir dihadirin Sekda. Setelah itu baru Kadis PU datang bawa uang Rp 100 juta kepada dirinya.

Setelah mendengar keterangan para saksi, Hakim berulang kali mengatakan jika para saksi memberikan keterangan palsu bisa dipidanakan. Hakim kemduian menunda sidang pada Kamis (20/10/2016) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lagi. (art/drc) ‎ ‎

T#g:korupsirusunawa
Berita Terkait
  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • Kamis, 19 Jan 2017 21:51

    Koruptor Pesta Danau Toba Masuk Rutan Tanjung Gusta

    Penahanan dilakukan setelah Kejati Sumut menerima pelimpahan tahap dua dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut.

  • Selasa, 17 Jan 2017 22:13

    10 Daerah di Sumut Rawan Korupsi: Ini Jawaban Gubernur

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utar telah menjalankan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN), dengan melakukan lelang untuk setiap jabatan di pemerintahan.

  • Selasa, 17 Jan 2017 21:20

    Dakwaan 5 Tersangka Korupsi Solar Cell Dinas PU Pakpak Bharat Dalam Proses

    Setelah penyidik polres melimpahkan ke jaksa langsung diantar ke rutan untuk di tahan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir