• Home
  • Hukum
  • Sidang Korupsi Taman Binjai: Saksi Beberkan Terdakwa Punya Hutang
Bank Sumut

Sidang Korupsi Taman Binjai: Saksi Beberkan Terdakwa Punya Hutang

Oleh: Admin
Senin, 09 Jan 2017 20:53
Dibaca: 102 kali
Net
Ilustrasi.
DINAMIKARAKYATCOM - Pengerjaan proyek pembangunan taman di Lapangan Merdeka yang dikerjakan Muliadi Sitinjak selesai dilaksanakan pada tahun 2012.

Namun, pemeriksaan oleh tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2014 menyebutkan ada pengerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Dengan itu, negara dirugikan dalam proyek tersebut.‎

Hal itu diungkapkan saksi Tangkas yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene dari Kejari Binjai pada sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Taman di Lapangan Merdeka, Binjai, di Pengadilan Tipikor, Medan, Senin (9/1/2017).

"Diketahui adanya kerugian negara terkait tidak sesuainya volume dan spesifikasinya yang telah ditentukan ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai," ujar Tangkas di depan majelis hakim yang diketuai Herwan Effendy Nasution.

Namun ketika disinggung apakah dirinya yang mengerjakan proyek, Saksi menyatakan bahwa benar sebelumnya adalah hubungan dirinya dengan terdakwa terkait dengan Akte 46.

"Di mana akte tersebut dibuat karena terdakwa memiliki hutang sebesar Rp 140 juta, dalam akte tersebut dibuat bahwa saya yang bertanggungjawab dalam pengerjaan proyek taman dan segala pembayaran akan masuk ke rekening perusahaannya," ujar Tangkas.

Akan tetapi, lanjutnya, belakangan pengerjaan tersebut tidak dilakukan olehnya dan diambilalih oleh Muliadi Sitinjak yaitu mertuanya sendiri.

"Mengingat hutang piutang tersebut yang dipakai oleh Edi yang diberikan Tangkas, saya sendiri, merupakan uang mertua saya sehingga untuk selanjutnya antara mereka berdua," terang Tangkas.

"Dalam hal ini secara otomatis akte 46 tersebut saya batalkan dan dianggap telah selesai hubungan hutang piutang tersebut mengingat tidak ada hubungan antara saya dengan terdakwa (Edi) Wakil Direktur CV Cristiano Mandiri tersebut," lanjut Tangkas.

Hal itu juga diungkapkan Komisaris CV Cristiano Mandiri Ramlan bahwa adanya kerugian negara yang berupa tidak sesuainya volume dan spesifikasinya dalam pengerjaan proyek taman tersebut setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan.

"Sebelumnya saya tidak tahu, mengingat setelah adanya akte pengangkatan Edi menjadi Wakil Direktur di CV Cristiano Mandiri, kita putus komunikasi dan baru saat ini kembali terjadi komunikasi," ujarnya.

Dalam hal ini perusahaan tidak mendapatkan fee dari pengerjaan proyek yang dilakukan Edi hanya pembayaran pajak saja yang dilakukan Edi.

"Terkait dengan pemenang tender di dalam pengerjaan proyek tersebut saya tahu, namun belakangan ketika di subkan ke perusahaan lain saya tidak tahu," terangnya kembali.

Usai mendengarkan keterangan saksi penasehat hukum terdakwa Afrizon menyatakan bahwa proyek telah dikerjakan.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari USU setelah dua tahun selesai pembangunan, seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) pemeriksaan dilakukan enam bulan selesai dibangun," ujarnya.

Artinya, lanjut Afrizon, selama dua tahun berjalan hasil dari pengerjaan proyek tersebut telah digunakan berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga hal ini dapat menurunkan dari proyek pembangunan tersebut.‎

"Selain itu, tim ahli dari USU yang melakukan pemeriksaan tidak ditemani oleh tim PPK, KPA, pengawas maupun panitia penerima barang ketika itu," ujar Afrizon.

Sebelumya perkara ini bermula dari program pembangunan taman di Lapangan Merdeka Binjai tahun anggaran 2012 senilai Rp 1,5 miliar. Namun, proses pengerjaannya tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara dirugikan Rp 239 juta. (art/drc)
T#g:binjaikorupsitipikor
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Jan 2017 00:18

    Kejati Sumut Tunggu Berkas Tersangka TKBM Lainnya dari Kejagung

    Alasannya masih menunggu pelimpahan berkas dan tersangka lainnya dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, agar pelimpahan dilakukan bersamaan ke PN Medan.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:51

    Terungkap di Persidangan, Politikus PDI Perjuangan Terbanyak Terima Uang Suap

    Dalam persidangan ini terungkap Budiman P Nadapdap paling banyak yang merima uang suap dari bekas Guberur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 23 Jan 2017 21:27

    Tiga Bekas Pimpinan DPRD Sumut "Kompak" Ngaku Tidak Menerima Uang Ketok

    Mendengar itu para pengunjung sidang terlihat tertawa. Permintaan itu direspon oleh majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono.

  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir