• Home
  • Hukum
  • KPK akan Panggil Seluruh Anggota DPRD Sumut ke PN Medan
Bank Sumut

Kasus Suap Gatot

KPK akan Panggil Seluruh Anggota DPRD Sumut ke PN Medan

Ada Yang Jujur dan Ada Yang Tidak Jujur
Oleh: Admin
Jumat, 06 Jan 2017 21:58
Dibaca: 2.992 kali
istimewa
Anggota DPRD Sumut.
DINAMIKARAKYATCOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil seluruh anggota DPRD Sumut untuk mempertanggungjawabkan uang suap yang diterima dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Uang suap dengan istilah uang ketok itu mencapai Rp 61 miliar yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Sumut, termasuk periode 2014-2019.

Pertanggungjawaban itu akan dilakukan anggota DPRD Sumut di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, pada sidang pekan depan.‎

Meski dari 100 anggota DPRD Sumut yang menerima uang suap interplasi sebagian beranggapan jika sudah memulangkan uang ke KPK, maka bisa bebas bernafas tanpa harus mendekam di jeruji besi. Namun hal itu tetap dimintai keterangannya dalam persidangan dengan terdakwa Gatot Pudjo Nugroho

"Kita sudah panggil mereka di sidang, kemudian kita lihat ada yang jujur dan ada yang tidak jujur," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Ariawan kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin.

"Kita juga lihat ada saksi yang kooperatif dan ada juga yang tidak kooperatif. Tapi apapun itu maka harus dipertanggungjawabkan oleh semuanya nanti," tambahnya.

Dia menjelaskan ada proses hukum dilakukan dengan menunggu waktu sesuai jadwal persidangan itu. "Sabar ya, ini kita lagi fokus sama Gatot dulu. Tapi Insha Allah nanti akan kita proses semuanya," sebutnya.

Diketahui, 100 anggota DPRD Sumut menerima uang ketok dan uang sirup dengan total anggaran mencapai Rp 61 miliar. Dalam kasus suap interplasi dengan kerugian negara sebesar Rp 61 miliar. Namun, hanya Gatot Pudjo Nugroho yang menjadi terdakwa.

Padahal dari fakta persidangan terungkap elit-elit partai politik dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) termasuk pimpinan Satuan Perangakat Kerja Daerah (SKPD), kalangan pengusaha ikut menggerogoti uang rakyat.

Dalam kasus ini, terdapat 8 item tujuan pemberian gratifikasi. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012.

Kemudian, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, Persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui APBD Provinsi Sumut TA 2015, menyetujui LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan menyetujui terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Provinsi Sumut TA 2014, serta Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015.

Pada suap untuk persetujuan LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, Sekretaris Fraksi, Ketua Fraksi, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Sumut. Total yang diberikan Rp 1.550.000.000.

Untuk persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp 2.550.000.000. Lalu, untuk persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memberikan "uang ketok" Rp 44.260.000.000.

Kemudian untuk persetujuan dan pengesahan Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2015, Gatot memberikan Rp 11.675.000.000. Untuk persetujuan LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot menberikan Rp 300 juta. Sementara untuk persetujuan terhadap LKPJ APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memerintahkan pemberian Rp 500.000.000.

Terakhir untuk pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015, Gatot memberi Rp 1.000.000.0000. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Persatuan Pembangunan. (art/drc)
T#g:dprd sumutgubsukorupsikpksuaptipikortipikor medan
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jan 2017 21:19

    Kembali, Dua Saksi Korupsi Terminal Amplas Diperiksa Kejati Sumut

    Dengan itu sudah dipastikan ada dugaan melawan hukum, sehingga ‎revitalisasi Terminal Amplas sumber dari APBD Pemko Medan tahun 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih terindikasi korupsi dan merugikan negara.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 18:50

    Dana Desa di Sumatera Utara Berbau Korupsi, Contohnya di Kabupaten Padang Lawas

    Warga desa menyesalkan hasil pembangunan jalan sepanjang 950 meter dengan lebar 3 meter, yang dikerjakan oleh pihak luar.

  • Sabtu, 21 Jan 2017 17:14

    Banyak TKA Cina Ilegal di PLTU Paluh Kuro Belum Tersentuh Hukum

    Proyek PLTU tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2015. Dan salama medio 2016, DPRD Sumut khususnya Komisi D dan E telah berulang kali mendesak pihak imigrasi dan kepolisian untuk meindak, akan tetapi tidak juga dilakukan.

  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir