• Home
  • Hukum
  • Gatot Sebut YP. BM Sukma, MUI, KONI, dan Panitia Natal di Persidangan
Bank Sumut

Gatot Sebut YP. BM Sukma, MUI, KONI, dan Panitia Natal di Persidangan

Selasa, 18 Okt 2016 20:36
Dibaca: 1.708 kali
istimewa
Gatot Pujo Nugroho di persidangan Pengadilan Tipikor Medan.

DINAMIKARAKYATCOM - Terdakwa kasus korupsi hibah dan bansos Gatot Pudjo Nugroho dicerca Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan.

Gatot mengakui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak lagi diperiksanya dengan alasan sudah mempercayai kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Penandatanganan NPHD, saya yakin kerja TAPD enggak perlu evaluasi. Saya tidak lihat lagi yang mulia," ujar Gatot kemarin, kepada hakim ketua Janiko Girsang.

Gatot menjelaskan dirinya tidak pernah terlibat langsung terkait APBD yang menyertakan dana hibah dan bansos. Itu sebabnya Gatot tidak mengingat besaran di APBD 2012 maupun 2013. "Yang saya tahu jumlah total APBD saja secara gelondongan," ungkapnya.




Kepada hakim anggota Berlian Napitupulu, Gatot mengatakan 17 SKPD sebagai pelaksana teknis. Penertibatan surat keputusan (SK) penetapan 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai tim teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"17 dinas teknis inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi ini pula yang jadi tim evaluasi ditunjuk lewat SK khusus sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD," ujar Gatot.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos, kata Gatot, SKPD yang melakukan evaluasi akan memberikan kepada gubernur melalui sekretaris daerah. "Artinya, evaluasi dari lembaga mengajukan itu oleh SKPD melalui sekretaris daerah sesuai Peraturan Mendagri," ungkapnya.

Soal berapa banyak penerima dana hibah bansos, Gatot mengaku tidak mengetahuinya. Hal itu lantaran yang dilaporkan kepadanya oleh TAPD diketuai Sekda Provsu Nurdin Lubis dalam bentuk konsep SK Gubernur terhadap lembaga penerima hibah.




Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fernando Simbolon menanyakan kepada Gatot terkait beberapa lembaga yang menerima pencairan hibah setiap tahun padahal dilarang menerima terus-menerus. Menjawab itu, Gatot mengatakan  MUI, KONI merupakan lembaga penerima setiap tahun termasuk lembaga yang masuk dalam undang-undang.

Penasihat hukum terdakwa Surepno Sarfan didampingi Kemal Harahap dan kawan-kawan menanyakan Gatot terkait dakwaan jaksa yang mempersoalkaan sebagian dari uang yang diterima penerima bansos tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"YP BM Sukma dari Rp 500 juta, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp 300 juta. MUI, KONI, atau Panitia Natal Oikumene, dari Rp 2 miliar yang diberikan tidak bisa mempertanggungjawabkan Rp 400 juta berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Jadi pemberian dana hibah itu apa karena saudara mem-back-up penerima dana hibah dan bansos makanya tidak ada pertanggungjawaban?" ujar Surepno.

Gatot menjawab, pihak KONI memohon untuk PON 2012 di Riau agar atlit yang berprestasi diberikan bonus.

"Saya setujui karena untuk pembinaan. Padahal Ketua KONI Sumut Gus Irawan itu rival saya (pada pemilihan Gubernur Sumut 2013). Sementara untuk Oikumene dan MUI, saya harus dekat dengan semua agama," ungkapnya.

Usai mendengari keterangan terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga hari Kamis (20/10/2016) mendatang dengan agenda pembacaan nota dakwaan dari JPU. (art/drc)

T#g:bansoskorupsi
Berita Terkait
  • Jumat, 20 Jan 2017 23:14

    Pekan Depan Berkas Korupsi Pesta Danau Toba Masuk Tipikor Medan

    Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah memeroses pembuatan surat dakwaan untuk tersangka Kepala Bappeda Simalungun Jan ‎Wanner Saragih.

  • Kamis, 19 Jan 2017 23:19

    Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PTKI Medan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

    Ketiga terdakwa telah bekerjasama dalam satu perusahaan. Pengerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Proses pelelangan tidak sesuai peraturan.

  • Kamis, 19 Jan 2017 21:51

    Koruptor Pesta Danau Toba Masuk Rutan Tanjung Gusta

    Penahanan dilakukan setelah Kejati Sumut menerima pelimpahan tahap dua dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut.

  • Selasa, 17 Jan 2017 22:13

    10 Daerah di Sumut Rawan Korupsi: Ini Jawaban Gubernur

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utar telah menjalankan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN), dengan melakukan lelang untuk setiap jabatan di pemerintahan.

  • Selasa, 17 Jan 2017 21:20

    Dakwaan 5 Tersangka Korupsi Solar Cell Dinas PU Pakpak Bharat Dalam Proses

    Setelah penyidik polres melimpahkan ke jaksa langsung diantar ke rutan untuk di tahan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir