Stop Pukat

  • Home
  • Hukum
  • Anggota OJK Bersaksi di Kasus Korupsi Bank Sumut
Bank Sumut
Kamis, 01 Desember 2016 | 23:31:28

Anggota OJK Bersaksi di Kasus Korupsi Bank Sumut

Net
Ilustrasi.
Share

DINAMIKARAKYATCOM - Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak ada tercantum bahwa bank milik pemerintah maupun bank swasta diizinkan untuk melakukan pengadaan sewa menyewa mobil dinas.

Pernyataan itu dilontarkan oleh anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anton Purba saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan sewa menyewa 294 unit mobil dinas operasional senilai Rp 21 miliar yang bersumber dari Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2013 di PT Bank Sumut.

"Apakah ada peraturan Bank Indonesia yang mengizinkan bank pemerintah atau bank swasta untuk pengadaan sewa menyewa mobil?" tanya hakim anggota Denny Iskandar. "Tidak ada," jawab saksi Anton Purba di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (1/12/2016).


Di hadapan majelis hakim diketuai oleh Achmad Sayuti, Anton menjelaskan bahwa pada tahun 2014, dirinya bersama 14 anggota OJK lain yang melakukan pemeriksaan laporan tahunan PT Bank Sumut. Dari hasil pemeriksaan, ada temuan pelanggaran Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengadaan sewa menyewa mobil operasional bank Sumut.

"Pada saat itu saya sebagai anggota tim. Kami ada 15 orang. Lalu kami melakukan pemeriksaan langsung dari tanggal 21 Februari 2014 hingga 21 Maret 2014," ucap Anton.

Anton melanjutkan, dalam pemeriksaan itu, ia mempertanyakan soal mekanisme penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang.

Sesuai SOP, sambung Anton, seharusnya di dalam HPS hanya ada harga sewa menyewa mobil. Namun dalam HPS sewa menyewa mobil dinas ini, ada tercantum biaya STNK dan Pph (Pajak Penghasilan). Setelah adanya temuan itu, pihak OJK meminta kepada manajemen agar pelelangan yang berikutnya diselesaikan sesuai SOP.

"Temuan kami permasalahannya di HPS, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterbitkan sebelum penandatangan kontrak dan kemudian dilakukan pembayaran kepada pemenang lelang," tandas Anton.


Menurut Anton, karena mobil sudah masuk, maka pembayaran harus dilakukan. Dalam SOP, lanjut Anton, seharusnya kontrak dibuat dan ditandatangani 14 hari setelah pengumuman pemenang lelang. "Pada saat Exit Meeting, saya belum melihat kontrak," ujarnya.

Di dalam poin temuan OJK, juga disebutkan bahwa Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran menyetujui jangka waktu kontrak selama 3 tahun sesuai usulan Ketua Panitia Pengadaan, Jefri Sitindaon. Padahal seharusnya jangka waktu kontrak selama 1 tahun.

Anton bersaksi untuk terdakwa Muhammad Yahya selaku mantan Direktur Operasional (Dirops) PT Bank Sumut dan M Jefri Sitindaon selaku mantan Asisten III Divisi Umum PT Bank Sumut sekaligus Ketua Panitia Pengadaan. (art/drc)

Terkait Lainnya
  • 2 hari lalu

    Uang Partisipasi Jabatan di Pemprov Sumut Senilai Rp 1,8 Miliar

    DINAMIKARAKYATCOM - Untuk menyediakan uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho menginstruksi kepada

  • 2 hari lalu

    Korupsi Dana Pemilu 2014, Dua Pejabat KPUD Pakpak Bharat Diadili

    DINAMIKARAKYATCOM - Dua mantan pejabat KPUD Kabupaten Pakpak Bharat menjalani sidang dugaan korupsi dana hibah kegiatan sosialisasi pemilihan umum (Pemilu) tahu

  • 3 hari lalu

    Suap Anggota DPRD Sumut, Bendahara Akui Diperintah Kadis Binamarga Efendi Pohan

    DINAMIKARAKYATCOM - Bendahara Pengeluaran Dinas Binamarga Pemprov Sumut Rudy Hartono memengakui dirinya pernah memberikan uang kepada kepala biro keuangan Ahmad

  • 2 minggu lalu

    Gubernur Berharap Bank Sumut Benar-benar Menjadi Milik Masyarakat

    DINAMIKARAKYATCOM - Gubernur Erry Nuradi berharap ke depannya PT Bank Sumut benar-benar menjadi bank milik masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu masyarakat

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2016 Dinamika Rakyat. All Rights Reserved