• Home
  • Ekonomi
  • Penjelasan Ketua Apindo Soal Fatwa MUI Haram Gunakan Atribut Non-Muslim
Bank Sumut

Penjelasan Ketua Apindo Soal Fatwa MUI Haram Gunakan Atribut Non-Muslim

Kamis, 15 Des 2016 17:09
Dibaca: 394 kali
istimewa
Sinterklas natal dan tahun baru 2017.

DINAMIKARAKYATCOM - Fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-Muslim dinilai akan membawa perbedaan dalam perayaan Natal tahun ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengeatakan ada kemungkinan pegawai beragama Islam akan menolak permintaan pihak perusahaan untuk menggunakan atribut Natal seperti misalnya topi Sinterklas atau bando tanduk rusa.

"Bisa jadi menolak. Kalau begini mungkin saja pemakaian atribut itu hanya ke pegawai non-Muslim, bisa saja," ujar Haryadi Sukamdani kepada Republika.co.id, Kamis (15/12/2016).


Namun menurut dia, adanya fatwa tersebut membuat perayaan Natal tidak semarak. Sebagian perusahaan memang memiliki target pasar orang-orang asing yang beragama non-Muslim.

Menurut Haryadi, topi sinterklas dan bando tanduk rusa bukanlah atribut keagamaan. Berbeda dengan kalung salib yang identik dengan agama Katolik, ataupun jubah biksu yang identik dengan agama Buddha.

Ia menjelaskan penggunaan atribut tersebut bersifat musiman dan tidak dilakukan setiap hari. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini juga mengatakan penggunaan atribut tersebut terkadang mendatangkan keuntungan bagi pegawai hotel.


Penggunaan atribut itu bisa membuat tamu yang sedang merayakan hari besar itu merasa dihargai. "Ini hospitality. Kala bisa akrab dengan tamu maka akan mendapat tips makin besar. Tidak perlu sejauh itu (pengaturan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim). Kan tidak menganggu," kata dia.

Ditambah lagi menurut dia, tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang tidak diukur dari penggunaan atribut tertentu. Haryadi menyebut berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pegawai yang menolak menggunakan atribut tersebut.

Namun ia belum tahu pasti apakah tahun ini akan sama atau tidak. "Kalau perusahaan Muslim dan konsumennya Muslim tidak perlu pakai itu. Tapi kalau konsumennya banyak yang non-Muslim ya ini sebagai hospitality. Tahun-tahun lalu pegawai di hotel tidak menolak," ujarnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indoensia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016, tentang menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.

Atribut keagamaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

MUI juga memberikan rekomendasi kepada pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim. (art/drc)

T#g:APINDOMUInatal
Berita Terkait
  • Senin, 23 Jan 2017 23:08

    Isi Deklarasi Gerakan Islam Pengawal NKRI

    Lembaga ini didirikan atas pemikiran bersama para ulama Cendikiawan, Akademisi, Tokoh Pemuda/Mahasiswa dan Tokoh Pergerakan Dakwah Islamiyah di Sumatera Utara, dengan melihat kondisi pemerintahan Negara Indonesia saat ini.

  • Minggu, 22 Jan 2017 18:01

    Deklarasi GIP NKRI, KH Chalid Ridwan: Islam Bersatu Terbukti, Contohnya Sari Roti

    Sebelum tablig akbar, ratusan umat islam yang hadir sejak pagi hari melaksanakan sholat subuh berjama'ah dan sholat dhuha bersama.

  • Rabu, 18 Jan 2017 22:20

    GIP NKRI Undang Ketua GNPF MUI Tablig Akbar di Masjid Agung Medan

    Langkah ini kita buat sebagai bentuk kesiapan umat islam dalam menjaga NKRI dengan kondisi yang terjadi saat ini.

  • Rabu, 18 Jan 2017 21:02

    Rumor Miring Pemufakatan Jahat DPD KSPSI Sumut Terjawab

    Beredar rumor miring seolah DPD KSPSI menggiring SPA membuat permufakatan jahat dengan asosiasi pengusaha untuk merugikan pekerja dan buruh.

  • Selasa, 17 Jan 2017 23:12

    Soal Dana Haji, Pengamat: Pemerintah Perlu Mendengar Fatwa Ulama

    Jika dibanding dengan kondisi mayoritas miskin di Indonesia yang tertindas secara struktural sejak zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru dan hingga zaman Jokowi-JK, maka pasti akan terasa bahwa gagasan Lukman Hakim Saifuddin tidak populer.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir