• Home
  • Ekonomi
  • 2017, Sumut Dapat Alokasi dari APBN Rp 19,8 Triliun
Bank Sumut

2017, Sumut Dapat Alokasi dari APBN Rp 19,8 Triliun

Kamis, 15 Des 2016 22:05
Dibaca: 161 kali
istimewa
Gubsu dan Sekda beserta kepala BPK RI perwakilan Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain penyerahan DIPA, turut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis pagu Daftar Alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa kepada provinsi dan kabupaten kota. Penyerahan juga dibarengi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP.

Penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2017 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada tahun 2016.


"Penyerahan DIPA tahun (2017) ini dapat lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik disbanding tahun 2016, sehingga menunjukan langkah nyata manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Sumut," ujar Erry dihadapan FKPD Provsu dan sejumlah Kepala Daerah se-Sumut di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (15/12/2016).

Dalam APBN tahun 2017, kata Erry, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080,5 triliun. Distribusi dari belanja negara masing-masing sebesar 36,7 persen atau sekitar Rp 763,6 triliun melalui belanja kementerian/lembaga, dan sebesar 36,8 persen atau sekitar Rp 764,9 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Sementara sisanya sebesar 26,5 persen atau sekitar Rp 552,0 triliun dialokasikan melalui belanja bagian anggaran bendahara umum negara.


"Khusus untuk Provinsi Sumut total alokasi APBN tahun 2017 mencapai Rp 19,8 triliun. Sementara itu, besaran dana transfer ke Pemprovsu dan Pemkab dan Pemko termasuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp 41 triliun," kata Erry.

"Karena sebahagian besar dana APBN dibiayai dari perpajakan maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Erry menjelaskan, anggaran daerah dan dana desa tahun 2017 mencapai Rp 764,9 triliun menunjukan komitmen desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawacita.


Erry juga mengingatkan mulai tahun 2017 terjadi penambahan pembayaran gaji ASN bidang pendidikan pasca peralihan dari kabupaten kota ke provinsi. Terkait hal ini, menurut Erry masih menyisakan kekurangan sebesar Rp 400 miliar.

Selain itu, nasib tenaga honor di bidang pendidikan yang selama ini dibayarkan oleh pemkab/pemko juga perlu menjadi perhatian.

"Untuk DAU (Dana Alokasi Umum) kita masih ada kekurangan sekitar Rp 400 miliar. Sementara hitungan kita, kebutuhan untuk guru dan tenaga administrasi pendidikan SMA sekitar Rp 1,2 Triliun," ujar Erry.


Kekurangan tersebut karena alokasi yang diberikan pemerintah pusat masih kurang dari kebutuhan. Hal ini juga tidak hanya dialami Sumut, tetapi provinsi lain juga mengalami hal sama. Bahkan Provinsi Jawa Tengah kekurangan sebesar Rp 800 miliar. "Jadi tidak hanya Sumut yang kurang. Seluruh daerah lainnya juga merasakan kondisi yang sama," katanya.

Untuk menutupi kekurangan itu, kata Erry, ada dua pilihan yakni menunggu adanya regulasi dari pusat untuk penggunaan dana BOS. Pasalnya saat ini, dana tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah tingkat SD dan SMP. Sehingga harus ada aturannya. "Nah, untuk itu harus ada payung hukumnya," sebutnya.

Pilihan kedua, lanjut Erry, yakni bagaimana pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan sebagian DAU-nya untuk menutupi kekurangan. Apalagi dengan peralihan ini, besaran DAU yang diberikan kepada pemkab/pemko sebelumnya juga tidak berkurang. Sehingga memungkinkan daerah untuk tetap mengalokasikannya untuk gaji guru dan tenaga pendidikan SMA.


"Jadi kita harapkan kelebihan DAU itu bisa ditransfer ke provinsi, agar kita berikan ke guru dan tenaga pendidikan. Itu juga harus ada payung hukumnya," sebutnya.

Erry juga menyebutkan bahwa nasib tenaga honor yang diangkat oleh pemkab/pemko sebelumnya, juga harus menggunakan regulasi yang jelas agar tetap bisa diberikan honornya.

"Honor juga begitu, jadi dana yang sebelumnya dialokasikan pemkab/pemko bisa ditransfer ke provinsi untuk diberikan kembali kepafa guru dan tenaga pendidikan," katanya sembari menyebutkan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. (art/drc)

T#g:gubsu
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Jan 2017 01:29

    Ajib Shah Cs Akan Hadir di Pengadilan Tipikor Medan Untuk Bersaksi

    Saksi yang akan dihadirkan KPK adalah ‎Ajib Shah, Chaidir Ritonga, dan Kamaluddin Harahap. Ketiga saksi merupakan tahanan KPK dengan kasus yang sama.

  • Sabtu, 14 Jan 2017 16:40

    Gubernur Sumut: Ummat Islam Harus Selalu Mencontoh Sikap dan Prilaku Nabi Muhammad

    Ketauladan yang telah dicontohkan Rasulullah dan amalan kepada Allah SWT karena sebagai hamba yang senantiasa harus mengabdikan diri kepada-Nya, harus kita contoh.

  • Jumat, 13 Jan 2017 23:38

    60 Pejabat Eselon III Dilantik dan Dikukuhkan: Raja Indra Saleh Sekretaris BPKAD Provsu

    Pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan untuk yang kedua kalinya setelah PP 18 Tahun 2016 diperdakan oleh Pemprov Sumut.

  • Jumat, 13 Jan 2017 00:33

    Gubernur Sumut Dukung Rakernas Persaudaraan Haji di Sumatera Utara

    IPHI Sumut cukup potensial jika melakukan kegiatan ekonomi Syariah.

  • Rabu, 11 Jan 2017 23:43

    Permatani Canangkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

    Semua komponen masyarakat yakni dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi menjadi surplus.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 dinamikarakyat.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir